CB24.ID– Dalam rangka meningkatkan sinergi antara jurnalis dan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, SE, menjamu pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jambi, Panitia Pelaksana Daerah HPN 2026, serta pengurus PWI Kota Jambi di Rumah Makan AC Andoenk, Kotabaru, Rabu (28/1/2026).
Dalam suasana yang tidak terlalu formal, diskusi antara Faried dan para wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI tetap berlangsung kritis dan dinamis. Sejumlah persoalan hangat yang tengah ramai diberitakan di media online maupun media sosial ikut mengemuka, antara lain polemik zona merah Pertamina dan penolakan warga Aur Kenali terhadap rencana lokasi stockpile batu bara milik PT SAS.
Terkait zona merah Pertamina yang saat ini menjadi perdebatan sengit antara warga dengan pihak perusahaan, Faried menjelaskan bahwa DPRD Kota Jambi telah menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut secara serius dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah. “Mengenai kawasan zona merah yang diklaim pihak Pertamina, kita telah membentuk panitia khusus yang akan membantu pemerintah mencarikan jalan keluar atas persoalan ini, agar masyarakat mendapatkan kejelasan atas status tanah yang mereka duduki selama ini,” ujar Faried.
Sementara itu, terkait status lokasi stockpile PT SAS di kawasan Aur Kenali, Faried menegaskan bahwa dirinya tetap berpegang pada ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Kota Jambi yang menyatakan bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah permukiman, bukan kawasan industri. “Kita tetap berpedoman pada RTRW Pemkot Jambi yang menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan permukiman, bukan kawasan industri, apalagi untuk stockpile batu bara,” tukasnya.
Saat ditanya mengenai adanya wacana untuk mengubah RTRW agar kawasan Aur Kenali dapat dialihkan menjadi peruntukan lain, Faried menegaskan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, perubahan tata ruang membutuhkan kajian komprehensif agar tidak merugikan berbagai pihak, terutama masyarakat sekitar. “Tidak gampang untuk mengubah RTRW tersebut, butuh kajian yang mendalam dengan melibatkan banyak pihak juga,” terangnya.
Isu lain yang turut dibahas dalam pertemuan singkat tersebut adalah Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang hingga kini belum dibayarkan oleh Pemkot Jambi. Faried menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jambi masih melakukan proses validasi data karena belum seluruhnya lengkap untuk diajukan ke pemerintah pusat. Ia meminta para guru untuk bersabar menunggu proses ini tuntas. “Saya sudah telepon pihak BKD, mereka masih melakukan validasi data untuk dikirim ke pusat,” ujar Faried menjawab cepat pertanyaan dari Sekretaris PWI Provinsi Jambi.
Menjelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar di Provinsi Banten pada 9 Februari 2026 mendatang, Ketua DPRD Kota Jambi menyambut positif hajatan besar insan pers tersebut. Ia mengaku memahami kebutuhan para pengurus PWI, baik dari Provinsi maupun Kota Jambi, yang akan berangkat menghadiri rangkaian kegiatan HPN. Terkait hal itu, pihaknya menyatakan siap membantu sesuai kemampuan dan ruang fiskal yang tersedia. “Sehubungan dengan rencana kawan-kawan untuk mengikuti Hari Pers Nasional, kami akan mensupport dan membantu semampu kami,” ujar Faried, seraya berharap PWI dapat terus berkolaborasi dengan DPRD Kota Jambi dalam mempublikasikan program-program Dewan dan Pemerintah Kota Jambi.
Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama serta penyerahan cendera mata kepada PWI Provinsi Jambi dan PWI Kota Jambi sebagai simbol penguatan kerja sama antara legislatif dan insan pers di Kota Jambi. (jack)
