CB24.ID- Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, secara resmi membuka acara Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sekaligus Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel Abadi Suite Jambi pada Selasa pagi (13/04/2026).
Dalam pidatonya, Sudirman menekankan urgensi kolaborasi antarinstansi untuk menghasilkan data statistik berkualitas tinggi. Ia menyebut bahwa tahun 2025 telah lahir komitmen bersama BPS, Dinas Kominfo, dan Bappeda guna memperkuat pengelolaan data via program Satu Data Indonesia.
“Saya ucapkan apresiasi atas penyelenggaraan ini. Ini langkah krusial untuk mencetak data akurat, aktual, terintegrasi, dan akuntabel,” tandasnya.
Sudirman menambahkan bahwa pengelolaan statistik sektoral diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 soal Satu Data Indonesia, serta Pergub Jambi Nomor 28 Tahun 2022. Aturan-aturan itu diharapkan memacu peningkatan kualitas data secara konsisten.
Evaluasi EPSS digelar setiap dua tahun dengan output Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Pada 2024, IPS Jambi tembus 2,68 dengan predikat “baik”. “Kami targetkan peningkatan IPS di 2026 sebagai bukti tata kelola data di OPD semakin matang,” ujarnya.
Fokus pembinaan tahun ini melibatkan enam OPD, termasuk Dinas Perkebunan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk sebagai prioritas EPSS 2026. Dinas Kesehatan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, serta Peternakan pun masuk radar pembinaan.
Sudirman menginstruksikan semua OPD memaksimalkan acara ini, khususnya untuk melengkapi indikator EPSS. Ia juga mendesak Bappeda, Dinas Kominfo, dan BPS mempererat sinergi, sehingga data tak sekadar jadi alat perencanaan, tapi juga eksekusi pembangunan yang nyata berdampak bagi masyarakat.
“IPS kini jadi indikator kinerja inti Pemprov Jambi, bahkan dipakai dalam asesmen reformasi birokrasi dan Satu Data Indonesia. Makanya, para kepala OPD wajib kawal EPSS ini secara serius,” tegasnya.
Acara dihadiri Kepala BPS Jambi, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo, serta puluhan kepala OPD dan peserta lainnya. (*)
