CB24.ID- Dalam upaya memastikan tidak ada anak kurang mampu yang terpinggirkan dari akses pendidikan, Dinas Sosial Kota Jambi bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jambi dan Direktorat Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penjangkauan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Kegiatan yang berlangsung di Kota Jambi ini dihadiri oleh puluhan Pekerja Sosial Fasilitator Keluarga (Faskel) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial sebagai bagian dari upaya terpadu memperkuat layanan sosial dasar bagi anak-anak rentan.
Kegiatan diikuti sebanyak 90 peserta, terdiri dari Faskel dan TKSK yang bertugas langsung di lapangan untuk melakukan identifikasi, pendataan, dan penjangkauan keluarga serta anak-anak yang berpotensi tidak bersekolah akibat kendala ekonomi atau sosial. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis, strategi penjangkauan, serta koordinasi antar-aktor dalam rangka mendorong pendaftaran calon peserta didik pada Sekolah Rakyat di Kota Jambi.
Hadir dalam acara pembukaan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi, Bapak Edi Kasmiran, STTP; Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Provinsi Jambi, Bapak Hendry Beni, S.Sos., MH; Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Ibu Yunita Indrawati, AP., MP; serta Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kota Jambi, Oriza Dafriatman, SE. Dari Direktorat Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial hadir tiga narasumber yang membawakan materi teknis dan kebijakan, yaitu Arif Syafrudin, Indro Widi Handoko, dan Pujiarini.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Ibu Yunita Indrawati, menekankan pentingnya peran aktif PSM, Faskel, dan TKSK sebagai garda terdepan dalam memastikan setiap anak yang layak mendapat pelayanan pendidikan terjangkau dan tersertifikasi. “PSM dan Faskel harus menjadi ujung tombak penjangkauan — mendatangi keluarga, melakukan asesmen sosial, dan memastikan tidak ada anak tidak mampu yang kehilangan kesempatan bersekolah,” ujar Ibu Yunita. Ia menambahkan bahwa upaya ini selaras dengan visi-misi Wali Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta program nawacita Presiden Republik Indonesia yang menekankan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Materi yang disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Pemberdayaan Sosial dirancang untuk memperkuat kapasitas peserta pada beberapa aspek inti: teknik identifikasi dan verifikasi calon peserta didik rentan, pendekatan komunikatif dalam penjangkauan keluarga, pemanfaatan data dan jejaring layanan sosial, serta mekanisme rujukan ke layanan pendidikan dan bantuan sosial lain yang relevan. Para pemateri memberikan contoh praktik baik, studi kasus lapangan, serta simulasi interaksi yang dapat langsung diimplementasikan oleh Faskel dan TKSK di kecamatan masing-masing.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi, Bapak Edi Kasmiran, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi lintas level pemerintahan dan pemangku kepentingan. “Kolaborasi antara provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian harus terus diperkuat agar kebijakan pusat dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata di desa dan kelurahan. Pemberdayaan PSM adalah investasi kebijakan sosial jangka panjang untuk mencegah putus sekolah dan memutus rantai kemiskinan generasional,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menyoroti peran penting pemetaan kasus dan pencatatan akar masalah keluarga. Dengan data yang akurat dan mekanisme rujukan yang jelas, intervensi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran—mulai dari bantuan biaya pendidikan, program beasiswa, hingga dukungan layanan sosial lain seperti rehabilitasi sosial atau penanganan kasus khusus. Para peserta dilatih untuk membuat rencana penjangkauan berbasis komunitas, merancang strategi komunikasi inklusif, serta membangun kemitraan dengan sekolah, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan setempat.
Selain sesi materi, pelatihan menghadirkan sesi diskusi kelompok dan role play yang memungkinkan peserta berlatih skenario penjangkauan, identifikasi kendala keluarga, serta pengisian format pendataan terpadu. Peserta juga memperoleh panduan teknis dan alat bantu sederhana yang dapat digunakan saat turun ke lapangan. Seluruh rangkaian disusun untuk memastikan transfer pengetahuan yang aplikatif dan berorientasi pada hasil.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kota Jambi, Oriza Dafriatman, menambahkan bahwa hasil pelatihan ini akan dijadikan dasar penguatan program penjangkauan sehingga setiap Faskel dan TKSK memiliki standar prosedur operasi (SPO) penjangkauan calon peserta didik. “Kami akan lakukan pendampingan lanjutan, monitoring, dan evaluasi berkala agar capaian penjangkauan dapat terukur dan berkelanjutan,” ujar Oriza.
Penutup acara ditandai dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam memastikan Sekolah Rakyat di Kota Jambi dapat menjangkau seluruh anak berhak atas pendidikan. Dengan modal peningkatan kapasitas PSM dan jejaring layanan sosial yang solid, Dinas Sosial Kota Jambi berharap tidak ada lagi anak-anak kurang mampu yang tertinggal dari akses pendidikan formal.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dan kementerian untuk mewujudkan akses pendidikan yang adil dan inklusif, serta selaras dengan target-target pembangunan sumber daya manusia daerah dan nasional. (*)
