CB24.ID- Ancaman kekeringan yang berpotensi memicu kesulitan air bersih bagi sebagian masyarakat mendapat perhatian serius Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly. Ia menegaskan Pemerintah Kota Jambi tidak boleh bekerja sendiri dalam mengantisipasi dampak musim kering.
Kemas Faried mendorong keterlibatan dunia usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Perusahaan yang memiliki sumber daya dan sarana pendukung, seperti kendaraan tangki air, diminta dilibatkan dalam distribusi air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
“Kita perlu mendorong pasokan air ke masyarakat. Kepada pihak swasta juga kami ajak untuk membantu. Bagi perusahaan yang memiliki mobil tangki, bisa ikut menyuplai air sampai ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, termasuk pelosok,” ujarnya usai apel kesiapsiagaan bencana kekeringan Kota Jambi, Kamis (27/8/2026).
Menurut Kemas Faried, kebutuhan air bersih merupakan persoalan dasar masyarakat sehingga penanganannya harus dipersiapkan sejak dini. Ia menegaskan dukungan dunia usaha tidak boleh hanya diberikan ketika kondisi sudah memasuki tahap darurat. Perusahaan dapat mengambil bagian dalam sistem kesiapsiagaan bersama pemerintah, terlebih ketika sumber air mulai berkurang dan masyarakat di wilayah dengan pasokan terbatas menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya.
Kemas Faried juga mendesak pemerintah segera melakukan pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Selain memetakan kawasan rawan kekeringan, pemerintah perlu mengidentifikasi sumber daya yang dapat digerakkan, termasuk armada tangki air milik perusahaan.
“Ini memang membutuhkan perhatian dan dukungan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat, dunia usaha dan seluruh stakeholder harus bergerak bersama,” katanya.
Dengan pola tersebut, distribusi bantuan air bersih dapat dilakukan lebih cepat. Perusahaan di sekitar wilayah terdampak dapat membantu memasok air tanpa harus menunggu kondisi berkembang menjadi krisis.
Kemas Faried juga mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan pola penanganan yang hanya menunggu laporan masyarakat. Kesiapsiagaan harus dilakukan hingga tingkat pemerintahan paling bawah, mulai dari camat, lurah, hingga RT.
“Kita juga harus menyikapi kondisi musim kering ini. Ini harus melibatkan semua pihak sampai ke tingkat RT. Jangan sampai ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air, baru kita bergerak,” ujarnya.
Ia menilai pemetaan kawasan rawan kekeringan penting untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas distribusi air. Dengan adanya data tersebut, pemerintah bersama dunia usaha dapat mengetahui kawasan yang membutuhkan pasokan air lebih cepat. Langkah antisipasi ini diharapkan dapat mencegah persoalan air bersih berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar. (*)
