CB24ID- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Pemerintah Kota Jambi mulai awal tahun ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, khususnya pelaku pendidikan. Program unggulan ini, yang menjadi bagian dari kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi stunting dan meningkatkan gizi generasi muda, menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, menyusui, serta balita di bawah lima tahun. Pada Kamis (5/2) pagi, dua tokoh pendidikan di Jambi menyuarakan apresiasi sekaligus himbauan serius agar Satuan Penyediaan Pelayanan Gizi (SPPG) menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara ketat, guna mencegah tragedi serupa keracunan massal siswa di Kabupaten Muaro Jambi beberapa waktu lalu.
H. Yoyok, S.Pd., seorang pemerhati dunia pendidikan yang aktif mengawasi program-program sosial di Jambi, menilai pelaksanaan MBG di Kota Jambi telah sesuai harapan. “Alhamdulillah ya…. untuk Program Makan Gratis di Kota Jambi boleh dikatakan sesuai harapan yaitu untuk pemenuhan gizi anak-anak di sekolah dan ibu hamil, menyusui serta anak balita di bawah lima tahun,” ujar Yoyok dengan nada serius saat ditemui di sela kegiatan pengawasan lapangan. Ia menekankan bahwa manfaat utama MBG bukan hanya sekadar menyediakan makanan gratis, melainkan memastikan asupan gizi seimbang yang mendukung tumbuh kembang anak. Data Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat, stunting di wilayah ini masih mencapai 25 persen pada 2025, sehingga MBG dianggap sebagai langkah strategis untuk menekan angka tersebut hingga di bawah 15 persen dalam dua tahun ke depan.
H. Yoyok, S.Pd., seorang pemerhati dunia pendidikan
Namun, Yoyok tidak berhenti pada pujian. Ia mengingatkan pengelola program untuk waspada terhadap risiko keamanan pangan. “Tetapi untuk kedepannya agar setiap SPPG tetap menerapkan SOP, hal ini penting agar kejadian siswa keracunan di Kabupaten Muaro Jambi beberapa waktu yang lalu tidak terulang lagi,” tegasnya. Insiden di Muaro Jambi tersebut, yang menimpa puluhan siswa SMP pada akhir Januari lalu, diduga akibat kontaminasi bakteri pada bahan makanan yang tidak memenuhi standar higienis. Kasus itu memicu sorotan nasional terhadap pelaksanaan MBG, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap penyedia jasa. Yoyok menambahkan, pengawasan independen dari masyarakat dan media sangat diperlukan, termasuk audit rutin terhadap menu harian, sumber bahan baku, serta proses pengolahan makanan di dapur SPPG.
Sementara itu, dari kalangan guru langsung di lapangan, Solihin, S.Pd., seorang pengajar di SMPN 23 Kota Jambi, memberikan testimoni yang lebih santai namun tetap optimis. “Alhamdulillah sejauh ini anak-anak di sini yang berjumlah sekitar enam puluh siswa-siswa ini masih aman mengkonsumsi MBG. Sepengetahuan saya menunya juga banyak variasi dan mereka semuanya menyukai,” ungkap Solihin dengan nada serius tapi santai saat dikonfirmasi usai jam pelajaran. SMPN 23, yang terletak di Kecamatan Paal Merah, menjadi salah satu sekolah prioritas MBG dengan distribusi makanan pagi dan siang hari. Solihin menceritakan, variasi menu seperti nasi goreng sayur, tempe bacem, ikan tongkol balado, hingga buah segar telah membuat siswa antusias. “Anak-anak yang biasanya hanya bawa bekal seadanya sekarang lebih semangat belajar karena perut kenyang dan gizi terpenuhi,” tambahnya.
Solihin , S.Pd. Guru SMPN 23 Kota Jambi
Pelaksanaan MBG di Kota Jambi sendiri telah menjangkau lebih dari 50 ribu penerima manfaat sejak peluncuran resmi pada 2 Januari 2026. Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran Rp150 miliar untuk tahun ini, bekerja sama dengan 20 SPPG swasta yang lolos tender. Setiap hari, menu dirancang oleh ahli gizi dengan target 20 persen protein hewani, 30 persen karbohidrat kompleks, dan sisanya sayur serta buah. Namun, tantangan tetap ada: keterbatasan infrastruktur dapur di sekolah pinggiran dan fluktuasi harga bahan pokok akibat musim hujan.
Pemerintah daerah harus segera bertindak tegas dengan menerapkan sanksi berat bagi SPPG yang melanggar SOP, memperbanyak pelatihan higienis bagi juru masak, dan melibatkan orang tua siswa dalam tim pengawas independen. Hanya dengan komitmen penuh ini, MBG tidak hanya menjadi program makan gratis semata, melainkan benteng nyata melindungi masa depan generasi Jambi dari ancaman gizi buruk dan risiko kesehatan. Keberhasilan atau kegagalan program ini akan menjadi cerminan kredibilitas pemerintahan lokal di mata masyarakat. (Ag)
