CB24.ID- DPRD Kabupaten Muaro Jambi melakukan kunjungan kerja konsultasi dan koordinasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperkuat pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Gili Tangkong, Kantor BKAD Provinsi NTB, dan disambut langsung oleh Sekretaris BKAD NTB, Muhammad Baihaki, beserta jajaran.
Ketua rombongan dari Fraksi Golkar, Muhammad Ridho, mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Muaro Jambi memperkuat koordinasi dan tukar informasi antar daerah dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. “Kunjungan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antar pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien,” ujar Ridho, Selasa (12/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, BKAD Provinsi NTB memaparkan mekanisme pengeluaran kas dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah, termasuk prosedur administrasi pengeluaran, penerbitan SPD, SPM, dan SP2D, serta sistem pengawasan internal. Pemaparan menekankan pentingnya tertib administrasi, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap regulasi, dan validitas dokumen sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah.
Sekretaris BKAD NTB, Muhammad Baihaki, menegaskan bahwa pengeluaran kas tidak sekadar pencairan anggaran, tetapi juga harus berlandaskan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan aturan. Ia menambahkan bahwa pengelolaan keuangan daerah kini dituntut adaptif terhadap perkembangan regulasi dan digitalisasi sistem pemerintahan.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara rombongan DPRD Muaro Jambi dan jajaran BKAD NTB. Diskusi mencakup strategi peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta berbagi pengalaman dan solusi atas berbagai tantangan implementasi sistem akuntansi pemerintahan. (*)
