CB24.ID- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedua belas kalinya, Pemkab Muaro Jambi menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 — dan yang lebih membanggakan, ini adalah capaian WTP ke-10 secara berturut-turut.
Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, SM, Ketua Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi. Menurut Robinson, konsistensi meraih opini tertinggi dari BPK menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah terus mengalami peningkatan dan dikelola secara profesional.
“Atas nama Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi, saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang kembali berhasil meraih opini WTP dari BPK RI. Ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan karena menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Robinson Sirait, Selasa (2/6/2026).
Robinson menilai raihan WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan anggaran. Dia juga memberi penghargaan khusus kepada Bupati Bambang Bayu Suseno dan Wakil Bupati Junaidi H. Mahir atas kepemimpinan dan komitmen mereka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Menurut Robinson, pencapaian ini tak lepas dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang konsisten melakukan pembenahan sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya.
“Capaian ini tentu lahir dari kerja bersama seluruh perangkat daerah yang konsisten melakukan perbaikan. Keberhasilan mempertahankan WTP selama bertahun-tahun menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Robinson.
Meski bangga, Robinson mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Muaro Jambi. Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat nyata—mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi warga.
“Prestasi ini tentu harus dipertahankan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik itu berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi,” tegasnya.
Dengan tambahan capaian WTP ke-12, Muaro Jambi kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan. DPRD berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
